{"id":609,"date":"2026-09-08T13:50:12","date_gmt":"2026-09-08T06:50:12","guid":{"rendered":"https:\/\/ipresens.com\/blog\/?p=609"},"modified":"2026-09-08T13:50:12","modified_gmt":"2026-09-08T06:50:12","slug":"peraturan-jam-kerja-karyawan","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/ipresens.com\/blog\/peraturan-jam-kerja-karyawan\/","title":{"rendered":"Peraturan Jam Kerja Karyawan Sesuai Ketentuan yang Berlaku"},"content":{"rendered":"
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n
\n

Peraturan jam kerja karyawan<\/strong> menjadi salah satu hal yang perlu perusahaan perhatikan dalam mengatur kegiatan kerja sehari-hari. Pengaturan tersebut mencakup waktu mulai bekerja, jumlah jam kerja, waktu istirahat, hingga jadwal kerja dalam satu minggu.<\/p>\n

Setiap perusahaan dapat memiliki jadwal masuk dan pulang yang berbeda sesuai kebutuhan operasional. Namun, perusahaan tetap perlu memperhatikan ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat yang berlaku.<\/p>\n

Pengaturan jam kerja yang jelas juga membantu karyawan mengetahui jadwal dan tanggung jawabnya. Sementara itu, HR dapat mencatat kehadiran, mengatur jadwal, serta mengetahui ketika karyawan bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan.<\/p>\n

Karena itu, perusahaan perlu memahami ketentuan jam kerja sebelum menyusun jadwal. Lalu, apa yang dimaksud dengan jam kerja karyawan dan aturan apa yang menjadi dasar pengaturannya?<\/p>\n

Apa Itu Jam Kerja Karyawan?<\/h2>\n

\"peraturan<\/p>\n

Jam kerja karyawan<\/strong> merupakan waktu yang digunakan pekerja untuk menjalankan pekerjaan sesuai jadwal yang berlaku di perusahaan. Pengaturannya dapat mencakup jam masuk, jam selesai bekerja, hari kerja, serta pembagian waktu kerja dalam satu minggu.<\/p>\n

Perusahaan tidak harus menerapkan jam masuk dan pulang yang sama. Sebagai contoh, suatu perusahaan dapat memulai kegiatan pada pagi hari, sedangkan perusahaan lain menjalankan operasional dengan sistem shift.<\/p>\n

Meskipun jadwalnya dapat berbeda, perusahaan tetap perlu mengatur waktu kerja dengan memperhatikan ketentuan ketenagakerjaan. Pengaturan yang jelas membantu perusahaan membagi kebutuhan tenaga kerja sekaligus memberi kepastian jadwal kepada karyawan.<\/p>\n

Selain jam kerja normal, perusahaan juga perlu memperhatikan waktu istirahat dan pekerjaan yang dilakukan melebihi waktu kerja. Hal tersebut memiliki ketentuan tersendiri yang perlu diterapkan sesuai kondisi pekerjaan.<\/p>\n

Sebelum menyusun jadwal, perusahaan perlu tahu dulu dasar hukum serta angka pasti jam kerja yang berlaku di Indonesia.<\/p>\n

Dasar Hukum dan Ketentuan Jam Kerja Karyawan<\/h2>\n

Pengaturan waktu kerja di Indonesia berkaitan dengan ketentuan ketenagakerjaan yang berlaku. Salah satu landasannya adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja<\/strong>, yang memuat ketentuan ketenagakerjaan melalui perubahan terhadap Undang-Undang Ketenagakerjaan.<\/p>\n

Ketentuan lebih lanjut mengenai waktu kerja dan waktu istirahat juga terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021<\/strong>. Peraturan ini mengatur antara lain waktu kerja, waktu istirahat, serta kerja lembur, dan saat ini tercatat berstatus berlaku pada JDIH Kementerian Ketenagakerjaan.<\/p>\n

Berdasarkan PP tersebut, ketentuan waktu kerja secara umum terbagi menjadi dua pola:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Pola Kerja<\/th>\nWaktu Kerja per Hari<\/th>\nWaktu Kerja per Minggu<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
6 hari kerja<\/td>\n7 jam<\/td>\n40 jam<\/td>\n<\/tr>\n
5 hari kerja<\/td>\n8 jam<\/td>\n40 jam<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Perusahaan dapat menentukan jam masuk dan pulang sesuai kebutuhan operasional. Karena itu, ketentuan tersebut tidak berarti semua perusahaan harus menggunakan jadwal yang sama, seperti pukul 08.00\u201317.00.<\/p>\n

Pelaksanaan jam kerja karyawan di perusahaan perlu diatur dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan, atau Perjanjian Kerja Bersama. Selain itu, ketentuan waktu kerja tersebut memiliki pengecualian untuk sektor usaha atau pekerjaan tertentu.<\/p>\n

Selain memperhatikan jumlah jam kerja, perusahaan juga perlu memberikan waktu istirahat kepada karyawan.<\/p>\n

Ketentuan Waktu Istirahat Karyawan<\/h2>\n

Waktu istirahat menjadi bagian penting dalam pengaturan jam kerja. Karyawan tidak hanya memiliki waktu istirahat di antara jam kerja, tetapi juga istirahat mingguan sesuai pola hari kerja yang diterapkan perusahaan.<\/p>\n

Untuk istirahat di antara jam kerja, ketentuan dasarnya memberikan waktu sekurang-kurangnya 30 menit<\/strong> setelah karyawan bekerja selama 4 jam terus-menerus. Waktu istirahat tersebut tidak termasuk dalam jam kerja.<\/p>\n

Sementara itu, PP Nomor 35 Tahun 2021 mengatur istirahat mingguan berdasarkan pola kerja sebagai berikut:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Pola Kerja<\/th>\nIstirahat Mingguan<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
6 hari kerja<\/td>\n1 hari istirahat setelah menjalani enam hari kerja<\/td>\n<\/tr>\n
5 hari kerja<\/td>\n2 hari istirahat setelah menjalani lima hari kerja<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Dengan demikian, perusahaan perlu memperhitungkan waktu kerja dan waktu istirahat ketika menyusun jadwal. Pengaturan yang jelas membantu karyawan mengetahui kapan harus bekerja sekaligus kapan mendapatkan waktu istirahat.<\/p>\n

Pada perusahaan yang menjalankan operasional dalam beberapa waktu berbeda, pembagian jam kerja biasanya dapat diterapkan melalui sistem shift.<\/p>\n

Bagaimana Aturan Jam Kerja Shift?<\/h2>\n

Sistem shift memungkinkan perusahaan membagi waktu kerja karyawan ke dalam beberapa jadwal, misalnya shift pagi, sore, atau malam. Pola ini banyak digunakan pada kegiatan usaha yang membutuhkan operasional lebih panjang atau berjalan pada waktu tertentu.<\/p>\n

Perusahaan dapat menyesuaikan pembagian shift dengan kebutuhan operasional. Namun, penggunaan sistem shift tidak berarti perusahaan dapat mengabaikan ketentuan waktu kerja dan istirahat.<\/p>\n

Jadwal juga perlu perusahaan komunikasikan dengan jelas kepada karyawan. Dengan begitu, setiap karyawan dapat mengetahui waktu masuk, waktu selesai bekerja, hari kerja, dan jadwal istirahatnya.<\/p>\n

PP Nomor 35 Tahun 2021 juga membuka pengaturan waktu kerja yang berbeda bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu. Sektor tersebut dapat menerapkan waktu kerja kurang atau lebih dari ketentuan umum berdasarkan karakteristik dan ketentuan yang mengaturnya.<\/p>\n

Untuk pembahasan mengenai pembagian shift pagi, sore, malam, hingga contoh penyusunannya, kamu dapat melihat pembahasan jadwal shift kerja secara lebih lengkap.<\/p><\/blockquote>\n

Ketika karyawan bekerja melebihi waktu kerja yang berlaku, perusahaan juga perlu memperhatikan ketentuan mengenai waktu kerja lembur.<\/p>\n

Bagaimana Jika Karyawan Bekerja Melebihi Jam Kerja?<\/h2>\n

Ketika karyawan bekerja melebihi waktu kerja yang telah ditentukan, perusahaan perlu memperhatikan ketentuan mengenai waktu kerja lembur. Kondisi tersebut tidak hanya berkaitan dengan tambahan jam kerja, tetapi juga persetujuan karyawan dan pembayaran upah lembur.<\/p>\n

Berdasarkan PP Nomor 35 Tahun 2021, waktu kerja lembur paling lama 4 jam dalam satu hari<\/strong> dan 18 jam dalam satu minggu<\/strong>. Batas mingguan tersebut tidak termasuk lembur yang dilakukan pada waktu istirahat mingguan atau hari libur resmi.<\/p>\n

Pelaksanaan lembur juga membutuhkan perintah dari perusahaan dan persetujuan dari karyawan yang bersangkutan. Persetujuan tersebut dapat diberikan secara tertulis atau melalui media digital.<\/p>\n

Pada dasarnya, perusahaan juga wajib membayar upah lembur ketika mempekerjakan karyawan melebihi waktu kerja, dengan pengecualian untuk golongan jabatan tertentu yang memenuhi ketentuan.<\/p>\n

Karena perhitungan upah lembur memiliki ketentuan tersendiri, pembahasan mengenai rumus dan contoh perhitungannya dapat dilihat lebih lanjut dalam artikel penghitungan lembur karyawan.<\/p><\/blockquote>\n

Setelah memahami ketentuan waktu kerja dan lembur, penting juga untuk melihat bagaimana penerapannya bisa berbeda-beda antar perusahaan.<\/p>\n

Contoh Pengaturan Jam Kerja di Berbagai Perusahaan<\/h2>\n

Tidak semua perusahaan memiliki jadwal masuk dan pulang yang sama. Perusahaan dapat menyesuaikan jadwal dengan kebutuhan operasional selama tetap memperhatikan ketentuan waktu kerja yang berlaku.<\/p>\n

Sebagai contoh, perusahaan perkantoran dapat menjalankan kegiatan pada pagi hingga sore hari, sementara usaha yang membutuhkan operasional lebih panjang dapat membagi karyawan ke dalam beberapa shift.<\/p>\n

PP Nomor 35 Tahun 2021 juga memberikan pengaturan khusus bagi sektor usaha atau pekerjaan tertentu yang dapat menerapkan waktu kerja kurang atau lebih dari ketentuan umum, sesuai karakteristik pekerjaannya.<\/p>\n

Berikut gambaran penerapan pola tersebut dalam contoh jadwal sederhana:<\/p>\n\n\n\n\n\n\n
Pola Kerja<\/th>\nContoh Jam Kerja<\/th>\nKeterangan<\/th>\n<\/tr>\n<\/thead>\n
5 hari kerja<\/td>\n08.00\u201317.00 (Senin\u2013Jumat)<\/td>\n8 jam per hari, 40 jam per minggu, dengan waktu istirahat di antaranya<\/td>\n<\/tr>\n
6 hari kerja<\/td>\nMenyesuaikan, 7 jam per hari<\/td>\n40 jam per minggu, jam masuk-pulang disesuaikan kebutuhan operasional<\/td>\n<\/tr>\n<\/tbody>\n<\/table>\n

Perlu diperhatikan bahwa contoh jam masuk dan pulang tersebut bukan jam kerja wajib untuk seluruh perusahaan. Karena itu, aturan 7 jam atau 8 jam kerja per hari tidak berarti pemerintah menentukan jam masuk yang sama untuk seluruh perusahaan.<\/p>\n

Hal terpenting adalah perusahaan mengatur waktu kerja secara jelas dan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Setelah menentukan pola tersebut, perusahaan juga perlu memastikan jadwal dapat diterapkan dan dicatat dengan baik.<\/p>\n

Kesalahan dalam mengatur jam kerja dapat menimbulkan masalah pada pencatatan kehadiran, pembagian shift, hingga perhitungan lembur.<\/p>\n

Kesalahan dalam Mengatur Jam Kerja Karyawan<\/h2>\n

Pengaturan jam kerja yang kurang teratur dapat menimbulkan masalah dalam kegiatan sehari-hari. Selain membuat jadwal sulit dipahami, perusahaan juga dapat mengalami kendala saat mencatat kehadiran, pergantian shift, dan waktu kerja tambahan.<\/p>\n